How To National School, Being (SPK) School?

Submission of the Director General of Secondary Education

No. 1941 / D / KEP / KP / 2014 on Guidelines for the Implementation of Technical Cooperation

and Management of Secondary Education by the Foreign Educational Institutions

Institutions in Indonesia

In the Technical Guidelines, giving requirements outlined Permit Status Change
and the name of the International Secondary Education Unit became SPK, as follows:
a. Operation permission / Operations / Establishment of the International School.

b. Recommendations for changes of status and name of education unit of the provincial education office /
district / municipality (as in lampiranjuknis).

c. Cooperation Agreement between the Institutions of Indonesia / Indonesia Educational Institutions
(LPI / IPI) with the Institute of Foreign Education / Foreign Educational Institution (LP A / IP A) partners.

d. School profile that includes:
1) information about the curriculum being used;
2) the number and qualifications of teachers and education personnel. If the Education Unit
Indonesia (SPI) has been using foreign teachers and educators, it must
attached manpower plan (RPTKA) and licenses for employment
Foreign Workers (IMT A);
3) the amount and type of infrastructure according to the type, condition and use / function;
4) the number of students per level based on nationality;
5) learning, assessment, management and financing.

e. Development Master Plan (RIP) education units (as lampiranjuknis).

f. Deed of establishment of the foundation, issued by the notary and the endorsement by the Ministry of
Law and Human Rights.


g. A written statement from the foundation of the change of name for the educational units
using the International word (as lampiranjuknis).

h. A written statement from the foundation that learners citizen will be included in the test
National and will be given the material / subjects of Religious Education, Education Pancasila
and Citizenship and Indonesian in accordance with the provisions of laws and regulations.

1. A statement of the foundation for learners that foreigners shall be taught English
Indonesia and culture Indonesia (Indonesian Studies).

J. A statement from the foundation that educators citizens who are employed at least 30%
of the number of educators and education personnel, citizens who are employed at least 80%
of the number of educators in addition to the principal.

k. Proof of ownership of land and buildings in the form of a certificate, or proof of land lease agreement
and building valid for at least 6 (six) years.

Reference T. bank and / or other evidence in the form of a copy of a bank statement, copy of certificate
deposits and financing income estimates 6 (six) years into the future based on trend
number of students who received

Translate Indonesia:

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah

Nomor: 1941/D/KEP/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan

dan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan

Lembaga Pendidikan di Indonesia

Dalam Petunjuk Teknis tersebut, diuraikan persyaratan pemberian Izin Perubahan Status

dan Nama dari Satuan Pendidikan Menengah Intemasional menjadi SPK, sebagai berikut:

a. Izin Penyelenggaraan/Operasional/Pendirian Sekolah Intemasional.

b. Rekomendasi perubahan status dan nama satuan pendidikan dari dinas pendidikan provinsi/

kabupaten/kota setempat (sebagaimana pada lampiranjuknis).

c. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pendidikan Indonesia/Institusi Pendidikan Indonesia

(LPI/IPI) dengan Lembaga Pendidikan Asing/Institusi Pendidikan Asing (LP A/IP A) mitra.

d. Profil sekolah yang memuat:

1) informasi tentang kurikulum yang digunakan;

2) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika Satuan Pendidikan

Indonesia (SPI) sudah menggunakan pendidik dan tenaga pendidik asing, maka harus

dilampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMT A);

3) jumlah dan jenis sarana prasarana menurut jenis, kondisi dan penggunaan/fungsi;

4) jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan;

5) proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan.

e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) satuan pendidikan (sebagaimana lampiranjuknis).

f. Akte pendirian yayasan, yang diterbitkan oleh notaris dan pengesahan oleh Kementerian

Hukum dan HAM.

g. Surat pernyataan dari yayasan tentang perubahan nama bagi satuan pendidikan yang

menggunakan kata Intemasional (sebagaimana lampiranjuknis).

h. Surat pernyataan dari yayasan bahwa peserta didik WNI akan diikutkan dalam Ujian

Nasional dan akan diberikan materi/mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Surat pernyataan dari yayasan bahwa bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa

Indonesia dan budaya Indonesia (Indonesian Studies).

J. Surat pernyataan dari yayasan bahwa pendidik WNI yang dipekerjakan paling sedikit 30%

dari jumlah pendidik, dan tenaga kependidikan WNI yang dipekerjakan paling sedikit 80%

dari jumlah tenaga kependidikan selain kepala sekolah.

k. Bukti kepemilikan tanah dan gedung dalam bentuk sertifikat, atau bukti perjanjian sewa tanah

dan gedung yang berlaku minimal 6 (enam) tahun ke depan.

T. Referensi bank dan/atau bukti lainnya berupa fotocopy bank statement, fotocopy sertifikat

deposito, dan perkiraan pemasukan pembiayaan 6 ( enam) tahun ke depan berdasarkan trend

jumlah peserta didik yang diterima

Sign up here with your email address to receive updates from Sekolah HighScope Bali in your Inbox.